Undang Undang Kriminal

Undang Undang Kriminal. UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar.

Sumber Hukum adalah Undangundang dan bukan hakim penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan sematamata karena Undangundang menghukum adalah merupakan hak negara dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu harus dibuat skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh sutu kejahatan maka yang.

Undang Undang Pers No. 40 Tahun 1999 Sorot Kriminal

Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999 a bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapata sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undangundang Dasar.

(PDF) Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN .

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Rancangan Undangundang Republik Indonesia Tentang UndangUnda ng Hukum Pidana (KUHP) 2008 wwwlegalitasorg Ryan Aditama Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.