Hukum Laut

Hukum Laut. Hukum laut Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang wilayah perairan di indonesia Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulaupulau melalui Deklarasi Djuanda pada bulan Desember tahun 1957 Wilayah laut tersebut terdiri dari laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari.

Berdasarkan pasal 86 konvensi PBB tentang hukum laut menyatakan bahwa laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonoi eksklusif dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan Jadi sesuai definisi ini laut lepas terletak di bagian luar zona ekonomi.

Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 dan

Konvensi Hukum Laut 1982 menjamin hak lintas damai bagi semua jenis kapal asalakan kapal yang melakukan lintasan tersebut tidak melakukan salah satu perbuatan yang dilarang oleh pasal 19 ayat 2 (b) khususnya mengenai latihan atau praktek dengan menggunakan senjata macam apapun Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut khususnya maupun.

Hukum Laut – Pengaturan Mengenai Landas Kontinen suatu

Konvensi Hukum Laut 1958 yaitu di dalam Pasal 1 penentuan dapat dilakukan dengan cara Pertama daerah dasar laut di luar laut teritorialnya sampai kedalaman air 200 meter Kedua daerah dasar laut di luar laut wilayah atau di luar kedalaman air 200 meter hingga sampai suatu batas dimana dimungkinkannya pengeksploitasian sumbersumber kekayaan alam di landas.

KKP ajak generasi muda dalami hukum laut internasional

PDF fileHukum laut internasional mempelajari tentang aspekaspek hukum dilaut dan peristiwaperistiwa hukum yang terjadi di laut Akhirakhir ini di kalangan para ahli hukum maupun di luar lingkungan yang terbatas ini telah disadari pentingnya hukum laut bagi kehidupan bangsa Indonesia Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa dibandingkan dengan bidangbidang hukum lainnya.